Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memimpin rapat koordinasi penanganan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Dia memerintahkan seluruh kabupaten/kota di Jateng melaporkan seluruh intervensi yang telah dilakukan dalam rangka mempercepat penanganan kemiskinan ekstrem.

"Saya minta untuk dikumpulkan hasil seluruh intervensi yang ada sehingga kita akan bisa tahu seberapa mereka bisa kita selesaikan dengan cepat," ujar Ganjar usai rakor di Jateng seperti dalam keterangan tertulis, Rabu (7/6/2023).

Langkah cepat yang dilakukan oleh Ganjar sejalan dengan target Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam Rakernas III PDIP, Jokowi menargetkan tidak ada lagi kemiskinan ekstrem pada tahun 2024.

Terkait hal itu, Ganjar pun meminta perangkat daerah provinsi koordinator intervensi P3KE untuk segera menyelesaikan verifikasi faktual hasil verval kabupaten, sehingga diperoleh data faktual kebutuhan intervensi/bantuan untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah penyelesaian serta kebutuhan anggaran intervensi.

Lebih lanjut, Ganjar meminta provinsi dan kabupaten mengkoordinasikan sumber-sumber pembiayaan intervensi P3KE (APBN, APBD Prov, APBD Kab, APBDes, BUMN/D dan stakeholder lainnya), baik yang sudah direalisasikan/diterima bantuannya maupun masih rencana/proses.

"Kebutuhan PKE yang progres capaiannya masih rendah, segera melakukan intervensi pada tahun 2023 secara masif, dengan mengoptimalkan APBN, APBD dan APBDes serta sumber pembiayaan non Pemerintah (BUMN, BUMD, BAZNAS, UPZ, CSR)," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga meminta provinsi memvalidasi potensi intervensi/bantuan dari sumber pembiayaan yang ada. Selain itu, memvalidasi faktual data kebutuhan yang belum mendapatkan intervensi/bantuan.

"Kemudian, melaporkan hasil intervensi/bantuan (tagging BNBA) pada SIKS-DJ," ujar Ganjar.

Ganjar menambahkan kabupaten untuk membentuk Sekretariat PKE prioritas, selanjutnya melaksanakan rapat koordinasi secara rutin dan berkala atas perkembangan intervensi PKE di Kabupaten, dan melaporkannya kepada Pemprov Jateng.

Di sisi lain, Ganjar menyampaikan beberapa alasan mendasar terkait dengan masih rendahnya capaian penanganan kemiskinan ekstrim. Pertama, keterbatasan anggaran pemerintah untuk PKE karena saat perencanaan tidak berbasis PKE.

"Sehingga menunggu perubahan APBD yang biasanya dilakukan pada bulan September-Oktober," ujar Ganjar.

Kedua, SKPD provinsi (kecuali KaDisperakim) belum maksimal melakukan koordinasi dan akselerasi di lapangan. Terakhir, perbedaan data di kementerian menyebabkan intervensi tidak bisa dilakukan, misalnya 15.000 sambungan listrik tidak bisa diintervensi dengan dana subsidi APBN dari Kementerian ESDM karena data Sasarannya tidak sama dengan Kementerian Sosial.

Lebih dari itu, Ganjar menegaskan akan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk memaksimalkan upaya menghapus kemiskinan ekstrem di Jateng.

"Pokoknya target kita hitung sampai akhir tahun, optimal tenaga yang bisa kita berikan berapa, proyeksi hasil yang bisa kita tangani berapa sehingga utang kita di tahun 2024 berapa," pungkasnya.