Pakar komunikasi politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Nyarwi Ahmad menilai wajar soal kabar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menelepon Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang menerima aspirasi warga terkait masalah di Ibu Kota.

Dikatakannya sebagai pejabat yang masih aktif sebagai Gubernur Jateng bisa diartikan langkah Ganjar bisa dikatakan sah-sah saja.

Di sisi lain, Ganjar juga disoroti, karena di saat yang sama ia juga bakal calon presiden (bacapres) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) --yang juga didukung Partai Perindo.

"Memang banyak cara pandang multiperspektif yang bisa kita gunakan untuk membaca peristiwa Ganjar minta tolong ke Pj Heru. Kalau Ganjar sebagai tokoh publik dan juga sebagai kader PDIP serta kandidat calon presiden itu  nggak ada masalah menyambungkan atau menyampaikan aspirasi masyarakat," ujar Nyarwi, Sabtu (1/7/2023).

Nyarwi menilai Ganjar merupakan tokoh publik yang mengagregasi kepentingan masyarakat dan menyampaikan aspirasi masyarakat. Menampung aspirasi masyarakat tersebut kemudian disampaikan kepada elite atau figur yang tepat.

"Nah di situ dalam konteksnya di wilayah DKI Jakarta, berarti Pj Heru Budi Hartono. Model komunikasi yang disampaikan itu tidak ada masalah ya, karena itu menyampaikan aspirasi," ujar Nyarwi.

Meski demikian, Ganjar dan Heru sama-sama kepala daerah yang dipercayakan Presiden untuk memimpin wilayahnya masing-masing.

"Jadi, dalam kapasitas sebagai Gubernur sebenarnya tak ada masalah kalau sifatnya membantu Gubernur DKI, karena sama-sama kepala daerah, yang berarti wakil pemerintah pusat di daerah. Berarti keduanya kan sama-sama wakil pemerintah pusat," tegas Nyarwi.

Meski demikian, dilanjutkannya, kapasitas Ganjar sebagai Gubernur Jateng menimbulkan kontroversi yang beredar belakangan. Berbagai pihak menilai langkah Ganjar menghubungi Pj Heru kurang elok, karena mengurus daerah lain, bukan daerah kepemimpinannya sendiri.

"Kalau dilihat dari teritori wilayah dan dilihat dia sebagai Gubernur Jateng, dia sedang punya tanggung jawab dan kekuasaan di daerah lain sebagai Gubernur. Dengan begitu interpretasi semua kalangan bisa bermunculan," kata Nyarwi.

"Orang bisa saja bertanya apa kurang gitu persoalan-persoalan masyarakat di Jateng, kok ikut mengurus warga DKI. Apa di Jateng tak ada masalah serupa, kenapa lebih melihat masalah di tempat lain, seperti itu," tambah Nyarwi.

Diakui Nyarwi, kritik seperti itu adalah hal wajar. Bahkan, menempatkan Ganjar dalam kapasitas sebagai Gubernur dapat dinilai sah-sah saja.